BEKASI | ZONAINDUSTRI.COM- Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI), resmi membentuk Panitia Pelaksana (Panpel) kegiatan “Talk Show ASPHRI 22 Mei 2026” yang akan mengangkat tema “Pro-Kontra Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, Perlu Direvisi?”.
Pembentukan panitia tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 007/ASPHRI-SK/V/2026 yang ditetapkan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Mei 2026.
Ketua Umum ASPHRI, Dr. Yosminaldi, SH., MH., mengatakan bahwa kegiatan “talk show” tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap dinamika ketenagakerjaan yang berkembang pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.
Menurutnya, ASPHRI sebagai organisasi profesi praktisi HRD memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang diskusi yang konstruktif, objektif, dan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun dunia industri.
“ASPHRI ingin menjadi jembatan dialog yang sehat antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan (stakeholders). Kami memandang penting adanya ruang diskusi terbuka agar setiap regulasi dapat dipahami secara utuh dan implementatif,” ujar Dosen S1 & Pascasarjana Univ Pertiwi Bekasi tersebut.
Ia menjelaskan, munculnya pro dan kontra terhadap sejumlah pasal dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 menjadi perhatian serius berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, akademisi, praktisi HRD hingga serikat pekerja.
Karena itu, ASPHRI berinisiatif menggelar forum “talk show” yang menghadirkan unsur tripartit, guna mencari solusi positif dan berimbang terhadap berbagai dinamika yang terjadi.
“Tujuan utama kegiatan ini bukan memperkeruh perdebatan, melainkan menghadirkan solusi dan perspektif yang lebih komprehensif demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan,” kata Ketum ASPHRI yang juga Advokat & Master Trainer PPM Jakarta ini.
Dalam Surat Keputusan tersebut, ASPHRI menunjuk Irani Novianty sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Sinta sebagai penanggung jawab bidang bendahara serta kepesertaan.
Sementara itu, sejumlah bidang lain turut dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, di antaranya Bidang Acara yang dikoordinatori Maya Listiani bersama Erlan Jayadi, Bidang Dokumentasi dan Disain oleh Aditya Wijaya dan Yudhi Antonie, Bidang Sponsorship oleh Hesti B Ningsih dan Ika Purnamasari, Bidang Media dan Humas oleh Syuhada Wisastra, serta Bidang Perlengkapan oleh Andi Kurniyanto dan Idris Effendi.
ASPHRI juga membentuk Tim Penasihat yang terdiri dari Ketua Umum ASPHRI Dr. Yosminaldi, SH.MM, Sekretaris Jenderal Mat Mursalin SE.MM, serta Bendahara Umum Widi S Karyaningsih.
Dr. Yosminaldi menegaskan bahwa forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Kami berharap “talk show” ini melahirkan masukan yang konstruktif dan bisa menjadi referensi bagi pemerintah maupun stakeholder ketenagakerjaan lainnya. Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu melindungi semua pihak secara proporsional, adil & positif,” tegas urang awak ini.
Selain itu, ASPHRI menilai pentingnya keterlibatan praktisi HRD dalam proses pembahasan maupun evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, mengingat praktisi merupakan pihak yang berhadapan langsung dalam implementasi aturan di lapangan.
“Praktisi HRD sangat memahami realitas di dunia kerja, khususnya di perusahaan masing2. Karena itu, suara praktisi perlu didengar agar kebijakan yang diterbitkan tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga realistis dalam penerapan,” tambah Dosen Polteknaker RI tersebut.
Rencananya, Talk Show ASPHRI 22 Mei 2026 akan menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintah, pengusaha, akademisi, dan serikat pekerja. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan ketenagakerjaan nasional.
(Red)
