KARAWANG | ZONAINDUSTRI.COM | Proses rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah oleh PT FCC Indonesia menuai kritik tajam dalam audiensi terbuka yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Rabu (23/7/2025). Warga, tokoh masyarakat, dan aktivis mempertanyakan keputusan perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar Karawang, di tengah tingginya angka pengangguran lokal.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan HRD PT FCC Indonesia akhirnya buka suara. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan tenaga kerja dari luar daerah dilakukan karena kebutuhan mendesak dan minimnya pelamar lokal yang memenuhi standar perusahaan.
“Kami bukan sengaja ambil dari luar. Juni lalu kami dapat permintaan dari Jepang untuk pengecekan 100 persen barang ekspor. Permintaan melonjak, kami butuh tambahan puluhan orang dalam waktu singkat,” ujar perwakilan HRD PT FCC di hadapan peserta audiensi.
Ia mengaku perusahaan telah mencoba rekrutmen di sejumlah SMK di Karawang, namun hasilnya belum memadai. “Kami ke SMKN 1 Karawang, lalu ke SMK Cikini di KIC. Tapi dari ratusan peserta, hanya sedikit yang lolos tes dengan nilai minimal 60. Padahal di Bandung, nilai minimalnya bisa 75,” jelasnya.
Namun, pernyataan HRD berikutnya memicu kegelisahan dan kemarahan peserta audiensi.
“Kalau boleh jujur, sering muncul anggapan di internal perusahaan seperti ini: Ngajarin orang Karawang mah susah, mereka tuh nggak pinter-pinter,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa anggapan tersebut kerap muncul di kalangan internal HRD, bukan sikap resmi perusahaan, namun tetap menjadi catatan.
Ia juga mengungkap bahwa sebelumnya pernah memberi kesempatan kepada lulusan SMK 12 Bandung, yang meski tampak biasa, ternyata memiliki kemampuan teknis mumpuni.
“Saya dulu kenal alumni SMK 12 Bandung. Mereka itu pintar, meskipun secara penampilan tidak menonjol. Lalu kami coba rekrut dari sana. Dan hasilnya cukup memuaskan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai protes keras dari peserta audiensi, terutama Mr. Kim, tokoh masyarakat Karawang yang hadir mewakili Humas DPP GMPI.
“Jangan anggap orang Karawang bodoh! Ayo adu kemampuan putra-putri Karawang. Masalahnya tes itu saja tidak pernah dibuka transparan. Banyak HRD lebih memilih orang dalam,” tegas Mr. Kim.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wadas, H. Jujun. Ia menilai perusahaan tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses rekrutmen. “Kami bisa bantu pembinaan, sediakan tempat pelatihan, bahkan bantu lewat CSR kalau dibutuhkan. Kenapa tidak diajak kerja sama?” ujarnya.
Kepala Disnakertrans Karawang pun menanggapi langsung kegelisahan publik. Ia menyatakan bahwa pihaknya memfasilitasi audiensi untuk membuka ruang dialog dan menghindari kesalahpahaman antara warga dan perusahaan.
“Kami pemerintah daerah akan selalu berpihak kepada masyarakat Karawang. Bupati langsung meminta agar masalah ini ditindaklanjuti,” tegasnya.
Namun, ketegangan meningkat saat perwakilan perusahaan menyebut bahwa Disnaker Karawang tidak siap menyediakan fasilitas rekrutmen dan kurang responsif, berbeda dengan Bandung. Hal ini menambah kecaman dari peserta yang menilai pernyataan itu menyudutkan pemerintah daerah.
Persoalan ini kembali membuka dugaan lama soal minimnya kepercayaan perusahaan terhadap tenaga kerja lokal, dan potensi adanya kerja sama eksklusif antara perusahaan dan BKK luar daerah.
Audiensi ditutup dengan desakan agar PT FCC Indonesia memprioritaskan warga Karawang dalam rekrutmen kerja, serta menjalin kerja sama lebih transparan dan berkeadilan dengan pemerintah daerah dan desa.
Pemerintah Kabupaten Karawang diminta bersikap tegas jika terdapat indikasi diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.
——————-
Catatan Redaksi: Naskah ini telah disunting agar memenuhi prinsip jurnalistik yang berimbang dan berbasis fakta, dengan sorotan utama pada pernyataan resmi HRD PT FCC Indonesia yang menimbulkan kontroversi.
