Bandung – Kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 yang mencapai Rp 40,145 triliun menuai sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Angka fantastis tersebut dinilai harus dibarengi dengan langkah konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., MM, menegaskan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin terwujudnya swasembada pangan jika tidak diikuti perencanaan dan pengawasan yang kuat.
“Jangan sampai anggaran besar ini berhenti di level program dan laporan administrasi saja. Ukurannya jelas, apakah petani kita lebih sejahtera, produktivitas naik, dan harga panen stabil,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan pertanian, Budiwanto menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun di sisi lain, provinsi ini juga menghadapi persoalan serius seperti alih fungsi lahan pertanian, minimnya regenerasi petani, hingga ketidakpastian harga hasil panen.
Menurutnya, tambahan anggaran dari pusat harus difokuskan pada pembenahan sektor hulu hingga hilir. Mulai dari ketersediaan pupuk dan benih berkualitas, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jaringan irigasi, hingga penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil panen.
“Selama ini petani sering menjadi pihak paling rentan. Saat panen raya harga jatuh, ketika paceklik biaya produksi melonjak. Ini yang harus dibenahi melalui kebijakan yang terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya hilirisasi dan pengolahan pascapanen agar petani tidak hanya menjual produk mentah dengan margin tipis. Penguatan koperasi, BUMDes pangan, serta akses pembiayaan yang ramah petani dinilai menjadi bagian penting dari strategi menuju kemandirian pangan.
Budiwanto mendorong agar pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menyusun peta jalan pertanian yang selaras. Tanpa sinkronisasi kebijakan, ia khawatir anggaran besar tersebut akan terpecah dalam berbagai program yang tidak saling terhubung.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat model pertanian terintegrasi yang efisien dan berkelanjutan. Jangan sampai swasembada hanya menjadi target jangka pendek tanpa fondasi yang kokoh,” katanya.
Dengan lonjakan anggaran yang signifikan di 2026, publik menaruh harapan besar agar sektor pertanian benar-benar bangkit dan mampu memperkuat ekonomi daerah. Bagi Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tantangannya kini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
