KARAWANG | ZONAINDUSTRI.COM — Aksi besar-besaran yang digelar ribuan massa dari APDESI bersama Karang Taruna di kawasan PT Pertiwi Lestari, Kecamatan Telukjambe Barat, Senin (6/4/2026), tak hanya menyisakan sorotan terhadap dugaan pelanggaran perusahaan. Di balik itu, muncul “bara” baru yang kini mulai memicu kegelisahan di internal peserta aksi sendiri.
Janji penggantian biaya transportasi yang sempat digaungkan dalam proses mobilisasi massa, hingga kini belum juga terealisasi. Kondisi ini memantik kekecewaan, bahkan dinilai berpotensi merusak kepercayaan di tingkat akar rumput.
Ketua Karang Taruna Telukjambe Barat, Ringgo, mengaku komunikasi awal dengan koordinator aksi berjalan baik. Namun, ia menilai persoalan komitmen justru menjadi titik lemah yang mencolok.
“Sejak awal komunikasi sudah dibangun dengan baik dan santun. Tapi kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan secara terbuka. Jangan menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak ditepati,” tegasnya kepada wartawan. Rabu (15/4/2026)
Hal senada disampaikan Ketua Karang Taruna Telukjambe Timur. Ruhyat Ia mengungkapkan, iming-iming penggantian transport sempat menjadi bagian dari strategi menggerakkan massa di tingkat kecamatan.
“Perwakilan kecamatan diminta hadir dengan janji transport akan diganti. Tapi sampai sekarang, sudah lebih dari sepekan, belum ada kejelasan. Ini bukan soal nominal, ini soal integritas,” ujarnya.
Lebih jauh, Legianto menyoroti dampak yang kini harus ditanggung para ketua Karang Taruna di tingkat kecamatan. Mereka, kata dia, menjadi pihak yang paling “tertekan” karena harus menanggung beban di hadapan anggota masing-masing.
“Yang babak belur itu ketua-ketua kecamatan. Mereka yang akhirnya harus menanggung semua beban, demi menjaga wibawa di depan anggotanya. Ini dampak langsung dari janji yang tidak ditepati,” ungkapnya.
Ketua Karang Taruna Pangkalan juga mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap gerakan sosial itu sendiri.
“Kalau dari awal disampaikan tidak ada anggaran, kami pun tidak masalah. Kami anggap sebagai sodaqoh tenaga dan waktu. Tapi kejelasan itu yang penting. Jangan sampai partisipasi masyarakat dimanfaatkan tanpa kepastian,” katanya.
Situasi ini membuat aksi yang awalnya bertujuan menekan dugaan pelanggaran perusahaan, justru berbalik menjadi bahan evaluasi internal. Sejumlah peserta mulai mempertanyakan profesionalitas koordinasi, termasuk mekanisme mobilisasi massa yang dinilai belum transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak koordinator aksi belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan, sementara polemik kian melebar dan menjadi perhatian publik.
Penulis : jun@
