KARAWANG | ZONAINDUSTRI.COM– Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa yang melibatkan pihak ketiga mendapat perhatian serius Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Aep mengambil sikap tegas terkait kebijakan tarif parkir di kawasan stadion.
Sikap tegas Bupati Aep itu mendapat apresiasi dari Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H.
Namun, pria yang akrab disapa Askun ini menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan perusahaan pengelola parkir. Menurutnya, polemik justru berawal dari lemahnya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, dengan Bupati.
Askun menegaskan, sebelum menandatangani atau melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga, Kadisparpora seharusnya terlebih dahulu melaporkan dan meminta arahan kepada Bupati.
Terlebih, menurutnya, proses renovasi Stadion Singaperbangsa saat itu belum sepenuhnya rampung.
Ia pun menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme koordinasi dan kewenangan pimpinan daerah.
Askun mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak mengambil kebijakan strategis secara sepihak hanya karena merasa dekat dengan kepala daerah.
“Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).
Usulkan Parkir Fasilitas Umum Gratis atau Tarif Flat
Selain menyoroti persoalan pengelolaan parkir stadion, Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD dapat menerapkan kebijakan parkir gratis.
Namun, apabila parkir tetap diberlakukan dengan alasan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Askun meminta agar tarifnya dibuat flat dan terjangkau masyarakat.
“Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” ujarnya.
Menurut Askun, pengelolaan parkir di fasilitas umum juga harus didukung aturan yang tegas dan jelas dalam setiap PKS. Salah satunya terkait tanggung jawab pengelola apabila terjadi kehilangan kendaraan milik pengunjung.
“Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” terangnya.
Selain tanggung jawab keamanan kendaraan, Askun juga meminta pemerintah daerah memastikan adanya target PAD tahunan yang jelas dalam setiap kerja sama pengelolaan parkir.
Ia menilai jangan sampai penerimaan retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga terus-menerus tidak mencapai target dengan alasan mengalami kerugian.
“Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.
Lebih lanjut, Askun menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan terpadu antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurutnya, sinergi lintas organisasi perangkat daerah tersebut diperlukan agar pengelolaan parkir berjalan tertib, target PAD tercapai, dan masyarakat tidak merasa terbebani.
“Entry point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” pungkas Askun.
(Red)






